Download Peraturan Keuangan Daerah
Senin, 02 Agustus 2010
Di sini anda dapat men-download berbagai peraturan, terutama peraturan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:
Undang-Undang (UU)
1.UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda
4.UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah (PP)
1.PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2.PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
3.PP No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
4.PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
5.PP No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
6.PP No.57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
7.PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8.Penjelasan PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9.PP No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol
10.PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
1.Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2.Permendagri No.44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada
3.Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006
4.Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD
5.Permendagri No.20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
6.Permendagri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.
7.Permendagri No.25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010
8.Permendagri No.57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No.44 Tahun 2007
9.Permendagri No.37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011
10.Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No.13 Tahun 2006
11.Permendagri No.22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
12. Permendagri No.37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013
13.Permendagri No.27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
1.PMK No.147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah
2.PMK No.129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH dalam Kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
3.PMK No.168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
Undang-Undang (UU)
1.UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2.UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3.UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda
4.UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah (PP)
1.PP No.23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
2.PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
3.PP No.54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
4.PP No.55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
5.PP No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
6.PP No.57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah
7.PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
8.Penjelasan PP No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9.PP No.5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol
10.PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)
1.Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
2.Permendagri No.44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilukada
3.Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006
4.Permendagri No.61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BLUD
5.Permendagri No.20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah
6.Permendagri No.24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Parpol.
7.Permendagri No.25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010
8.Permendagri No.57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Permendagri No.44 Tahun 2007
9.Permendagri No.37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2011
10.Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No.13 Tahun 2006
11.Permendagri No.22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2012
12. Permendagri No.37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013
13.Permendagri No.27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2014
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
1.PMK No.147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah
2.PMK No.129/PMK.07/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pemotongan DAU dan/atau DBH dalam Kaitannya dengan Pinjaman Daerah dari Pemerintah
3.PMK No.168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah
3 komentar:
terima kasih atas infor peraturan perundang-undangnya.
kami sebagian dari kelompok di Sidoarjo yang berusaha peduli dengan kebijakan keuangan daerah. mohon info terbarunya (apabila ada). terima kasih
salam
Paijo
TQ sangat membantu infox...
Sayangnya, Ziddu sekarang sudah nggak ngasih duit :)
Posting Komentar