Mendagri Terbitkan Dua Peraturan tentang Pengelolan Keuangan Daerah.
Sabtu, 04 Juni 2011
Pada tanggal 23 Mei 2011 yang lalu Kementrian Dalam Negeri menerbitkan 2 (dua) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pengelolaan keuangan daerah. Kedua Permendagri tersebut adalah :
1.Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.
Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, ada beberapa pengaturan yang belum diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan atau merupakan penegasan atas peraturan yang ada. Pengaturan tersebut antara lain tentang Pengelolaan Dana BOS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pekerjaan Tahun Jamak, dan Belanja Tanggap Darurat Bencana.
Sedangkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 berisi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2012 antara lain: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah, Prinsip Penyusunan APBD, Kebijakan Penyusunan APBD, Teknis Penyusunan APBD dan hal-hal khusus lainnya.
Kedua Permendagri tersebut sudah dapat di-download di sini.
1.Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.
Dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, ada beberapa pengaturan yang belum diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan atau merupakan penegasan atas peraturan yang ada. Pengaturan tersebut antara lain tentang Pengelolaan Dana BOS, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pekerjaan Tahun Jamak, dan Belanja Tanggap Darurat Bencana.
Sedangkan Permendagri Nomor 22 Tahun 2011 berisi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2012 antara lain: Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah, Prinsip Penyusunan APBD, Kebijakan Penyusunan APBD, Teknis Penyusunan APBD dan hal-hal khusus lainnya.
Kedua Permendagri tersebut sudah dapat di-download di sini.
0 komentar:
Posting Komentar